Jaksa Agung Tolak Permohonan Perlindungan Setnov
Jaksa Agung HM Prasetyo menolak permohonan tersangka kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto, untuk mendapat perlindungan hukum."Memang Setya Novanto membuat surat kepada Kejaksan Agung, tapi saya ingin sampaikan Jaksa Agung dan Kejaksaan tidak punya kapasitas memberikan perlindungan," katanya di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Ia menegaskan bahwa kejaksaan tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Kejaksaan, ia melanjutkan, berasumsi para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki bukti untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara itu dan menahannya.
"Jadi kalau minta perlindungan kejaksaan, sekali lagi kita tidak punya kapasitas seperti itu," tandasnya.
Mengenai langkah Setya Novanto yang mengajukan permohonan praperadilan kembali, Prasetyo menegaskan persoalan itu bukan wilayah kejaksaan karena yang menangani perkara itu adalah KPK.?
"Jadi yang dituntut kan KPK," katanya.
Pada Senin dinihari, saat akan masuk ke Rutan KPK, Setya Novanto mengatakan dia sudah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden, Kepala Polri, dan Kejaksaan Agung.
(责任编辑:知识)
Sabtu Ini Jakarta Cerah Berawan
Rusunawa Kini Bisa Jadi Milik Pribadi, Benar?
HPP Berpotensi Hambat Serapan Beras Bulog
Terungkap! Pelaku Pengancaman terhadap Anies Baswedan Baru Lulus SMA
RI Siap Ekspor Listrik EBT 3,4 GW, Tapi Singapura Harus Penuhi Syarat Ini
- Gerindra: Pendukung Ahok yang Protes Ganjil Genap
- Apa yang Harus Dilakukan saat Paspor Hilang di Luar Negeri?
- 7 Kebiasaan yang Membuat Anak Tumbuh Tinggi dan Cerdas
- Gandeng Inggris, Pemerintah Perkuat Transportasi Rendah Emisi
- Pemilik Drone yang Ditembak Jatuh Diungkap Kejagung
- Kejagung Bantah Penangkapan Jubir Timnas AMIN Bermuatan Politis
- 5 Tips Diet ala Rasulullah, Salah Satunya Puasa Sunah
- FOTO: Nasib Hewan Kebun Binatang Gaza Mengungsi Saat Agresi Israel
-
Gunakan Data yang Sama dengan BPS, Ini Penjelasan Bank Dunia soal Kemiskinan Indonesia
Warta Ekonomi, Jakarta - Bank Dunia menegaskan bahwa mereka menggunakan data yang sama dengan pemeri ...[详细]
-
Mobil Listrik China Kuasai Pasar Otomotif Inggris
Warta Ekonomi, Jakarta - Produsen mobil China ternyata tidak cuma jago kandang, terbukti di pasar ot ...[详细]
-
Jadi PNS Selama 30 Tahun yang Meringankan Hukuman Rafael Alun
JAKARTA, DISWAY.ID--Mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis ...[详细]
-
5 Cara Menghilangkan Karang Gigi Secara Alami, Bersih Anti Mahal
Daftar Isi 1. Pemilihan sikat dan pasta gigi yang tepat ...[详细]
-
Keluarga Bantah Novel Baswedan Tidak Kooperatif
Warta Ekonomi, Jakarta - Abang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Novel ...[详细]
-
Novanto Kecelakaan, Senior Golkar: Rakyat Sudah Pintar!
Warta Ekonomi, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad menilai masyarakat sudah ...[详细]
-
Resmi! Jokowi Buka 2,3 Juta Lowongan CASN 2024 Terbaru, Honorer
JAKARTA, DISWAY.ID --Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi buka 2,3 juta lowongan baru calon ap ...[详细]
-
Kemenhub Dorong Transportasi Ramah Lingkungan Lewat PM 59/2020
Warta Ekonomi, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Bersepeda Dunia yang jatuh setiap 3 Juni, Di ...[详细]
-
Pemprov DKI Siapkan 55 Lokasi Pengungsian
Warta Ekonomi, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menyiapkan 55 lokasi pengungsian d ...[详细]
-
Setahun Anies Baswedan, Jakarta Lebih Nyaman?
Warta Ekonomi, Jakarta - Anggota DPD RI Fahira Idris menilai jelang satu tahun kepemimpinan, Gubernu ...[详细]
Pesawat SAM Air Jatuh di Bandara Bumi Panua Pohuwato, 4 Orang Tewas
5 Jenis Minyak Goreng Ini Ternyata Tak Bagus untuk Kesehatan
- FWCT Gelar Private Placement, Setor Modal Pakai Mesin Produksi
- Kolaborasi, Mentan
- Handphone yang Dipakai Pengancam Penembakan Anies Baswedan Disita Polisi
- Polisi Periksa Eks Mentan SYL Soal Kasus Firli Bahuri Hari Ini
- Jokowi Teken Perpres, Gubernur Terpilih Bakal Dilantik 7 Februari 2025
- Jokowi Resmi Berhentikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK
- Putusan KPPU Soal PGN Jadi Preseden Buruk Bagi Bisnis BUMN