Sebagai begawan ekonom dan guru ekonomi, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo memiliki buah-buah pemikiran yang melintasi zaman, bahkan menjawab persoalan hari ini. Dalam acara Soemitro Economic Forum, dalam sesi diskusi dengan tema “Membiayai Pembangunan Lewat Keunggulan”, para ekonom mengulas banyak hal. Mulai dari turbulensi global, adaptasi kebijakan hingga reformasi struktural.

Menurut Ekonom Senior dari Indonesia Financial Group, Ibrahim Kholilul Rohman, era Presiden Prabowo memiliki fokus yang kuat terhadap peran BUMN. Hal ini sejalan dengan pemikiran Prof. Soemitro bahwa peran pemerintah harus dioptimalkan. Karena peran pemerintah adalah tools untuk mencapai optimalitas. 

“Ada satu hal yang menurut saya cukup krusial dalam menempatkan peran BUMN dalam tataran yang sesuai dengan fungsinya. BUMN terkluster dalam dua kelompok yaitu BUMN yang harus memperbaiki kegagalan pasar (fixing the problem of market failure), seperti BUMN yang mengurus asuransi untuk petani atau usaha kecil,” kata Ibrahim dalam acara Soemitro Economic Forum di di The Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juni 2025.

“Namun yang menjadi masalah adalah hampir semua BUMN dihadapkan pada penilaian yang sama bahwa harus profit. Public policy ini perlu didesain. Kehadiran Danantara diperlukan sehingga BUMN yang memang berfokus pada masyarakat grassroot bisa menjalankan dengan baik dan BUMN yang memang fokus pada kompetisi harus bisa didorong untuk dapat berkompetisi. Aspek kedua terkait ekonomi digital. Di e-commerce banyak didominasi produk asal China. Ini adalah peluang dan tantangan,” lanjutnya.

Dikatakan Ibrahim, Pemerintahan Presiden Prabowo harus memulai dengan memperkuat pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan atau dengan memback up R&D dan teknologi yang kuat. 

“Di salah satu studi yang saya buat waktu menyusun S3, ada satu hal yang menarik bahwa tantangan model ekonomi Sumitro yang bersifat struktural, berarti perekonomian itu harus stay in process, alokasi, distribusi, akumulasi itu akan berhadapan dengan satu raksasa besar yang sudah memiliki first mover advantage, negara-negara yang teknologinya sudah mulai di 20 tahun atau 30 tahun yang lalu dan sekarang mereka sudah generate network effect yang sangat besar,” jelasnya.

Sementara itu, Adhityani Putri selaku Program Officer Climate Imperative Foundation mengatakan  bahwa di sektor energi, transisi energi merupakan satu strategi yang perlu menjadi pilar dalam pemerintahan Presiden Prabowo untuk jadi super charging pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Awalnya transisi energi muncul dalam konteks upaya global untuk mentransisikan sumber energi yang digunakan dalam proses produksi dari fosil ke energi bersih dan terbarukan dalam  upaya untuk memerangi krisis energi. 

Menurut Putri, transisi energi Indonesia memiliki peluang besar. Dalam 20 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi clean energy superpower. Bukan hanya di kawasan ASEAN/Asia  saja tapi global. 

“Indonesia saat ini sudah menjadi eksportir energi konvensional seperti minyak, gas, dan batu bara. Ke depannya kita juga bisa ekspor energi bersih dalam bentuk elektron. Sekarang sedang digagas ASEAN power grid untuk menghubungkan jaringan transisi dan distribusi energi lintas negara di dalam kawasan ASEAN. Kita juga bisa ekspor dalam bentuk embodied energy misalnya produk green hydrogen dari energi terbarukan kita ekspor sebagai bahan bakar untuk industri. Jadi Indonesia punya potensi besar untuk menjadi clean energy superpower karena basisnya sudah sangat kuat,” terang Putri optimis.

Tak hanya energi fosil yang selama ini kita kenal seperti minyak, gas, alam, dan batu bara, tapi Indonesia punya energi terbarukan yang sangat berlimpah dalam bentuk matahari, panas bumi, energi air, energi biomassa. 

Transisi energi di era sekarang dikarakterisasi oleh perubahan teknologi yang luar biasa yang mengubah pola permintaan terhadap energi. ”Kalau dulu kita kenal ada energi listrik, energi bahan bakar dan energi dalam bentuk feedstock untuk industri dan sebagainya. Ke depannya banyak sekali kegiatan kita sehari-hari baik dalam industri, produksi, dan transportasi akan melalui deep electrification untuk menghadapi dampak perubahan iklim,” tutur Putri.

Dalam 20 tahun lagi, di kawasan Asia dan di kawasan emerging economies akan melalui deep electrification sehingga permintaan listrik akan meningkat. ”Kalau Indonesia mau menjadi clean energy superpower, harus bangun backbone-nya dari jaringan transmisi. Indonesia negara kepulauan yang sangat menantang dalam membangun sistem jaringan transmisi dan distribusi, tapi sudah ada rancangan besarnya, dengan blueprint baik dari PLN maupun dari Kementerian ESDM,” jelasnya.

Putri menegaskan bahwa transisi energi bisa menjadi penggerak perekonomian untuk aspek kedua dari transisi energi global yaitu new fuels. Sekarang kita kenal minyak bumi, gas liquid seperti LPG, kita juga mulai mengenal biofuel berbasiskan palm oil. Tapi ada next generation biofuel dari algae dan bahan-bahan organik lain yang ada di Indonesia. Kuncinya adalah investasi dalam R&D dan bisa  membawa hasil-hasil R&D ini menuju komersialisasi. 

Selain itu Indonesia harus mendorong sirkularitas dari mineral seiring dengan mendorong hilirisasi mineral. Bukan hanya di sisi aplikasi teknologinya saja tapi juga diperhatikan rehabilitasinya. Terakhir, menurut Putri adalah sistem energi yang decentralized untuk menuju just transition, sesuai cita-cita Profesor Sumitro menuju negara yang berkeadilan. 

Rahmat Dewanto, Direktur Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia mengatakan sangat mendukung tentang swasembada energi. Dikatakannya dulu, Indonesia pernah jadi eksportir gas terbesar di dunia karena waktu itu fokusnya adalah devisa. Kalau sekarang kembali ke konstitusi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya swasembada atau ketahanan energi ini relevan dengan pemikirannya Profesor Sumitro bahwa energi menjadi salah satu sumber dari economic growth. 

“Kalau gas ini di dalam negeri bisa digunakan untuk listrik dan selanjutnya nanti bisa digunakan smelter, digunakan oleh kawasan industri, dan sebagainya maka produk ikutannya akan banyak ke depan. Nah ini yang bisa menjadi potensi dari pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” kata Rahmat.

Terkait renewable energy yang banyak dijumpai di pelosok Sumatera, hingga utara Kalimantan, akan menggerakkan ekonomi dengan adanya investasi dengan membuka center-center dari demand growth di Indonesia. ”Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana energi yang tidak terbatas ini bisa kita eksekusi dengan cepat. Misalnya  gas ini bisa kita segera eksplorasi,” terang Rakhmad.

Kurniawan Santoso selaku Tech Expert & Founder Marvin Foundation mengatakan dengan menggunakan benchmark China yang dalam  rentang waktu 20 tahun mampu melakukan banyak perubahan yang sangat besar. 

”Jadi saya cukup optimis Indonesia 20 tahun lagi banyak peluang yang diciptakan. Di tahun 1952 ya, Pak Soemitro berdialog dengan Pak Syafrudin (Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang juga seorang ekonom), saya mengutip diksinya yaitu “Masalah yang menentukan adalah bagaimana kita dapat memperkuat dasar ekonomi kita, memperluas lapangan kehidupan dengan menjadikan sumber-sumber baru,” kata Kurniawan.  

“Kalau kita terjemahkan secara simple yaitu inovasi, teknologi dan SDM unggul. Di China dan negara-negara maju kita harus contoh kelebihannya. Seperti R&D dan STEM (Science, technology, engineering and mathematics). STEM harus kita kembangkan mulai dari dunia sekolah/kampus, dengan tambahan-tambahan materi pemahaman yang paling sederhana. Program STEM ini harus mendapatkan banyak dukungan. Karena di situ peluang kita untuk nggak hanya unggul di 20 tahun ke depan, tapi kita juga ready dengan krisis,” pungkasnya.

Melalui pemaparan dari para panelis ini, Harryadin Mahardika selaku Chairman Soemitro Economic Forum memberi dua catatan penting untuk kemajuan Indonesia ke depan adalah new economy, dan sumber daya alam yang menjadi keunggulan kita harus cepat dioptimalkan.