JAKARTA,quickq最新版本苹果 DISWAY.ID --Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis 20 Maret 2025, tidak ayal telah menjadi perdebatan panjang di kalangan publik.

Selain itu, tidak sedikit yang mengkhawatirkan dampak dari pengesahan revisi UU TNI ini kepada kondisi perekonomian di Indonesia.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, perluasan peran ini berpotensi memengaruhi sektor strategis yang dikelola BUMN, seperti energi, logistik, dan telekomunikasi. 

BACA JUGA:DPR Terburu-buru Sahkan Revisi UU TNI, Amnesty International Khawatir Kembalinya Dwifungsi Militer

BACA JUGA:KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun

"Investor luar maupun domestik mungkin mempertanyakan dua hal. Pertama, sejauh mana intervensi militer akan mengubah tata kelola BUMN, dan apakah keberadaan TNI dalam lembaga sipil akan menciptakan ketidakpastian regulasi atau risiko geopolitik," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 20 Maret 2025. 

Di sisi lain, Achmad menambahkan, dominasi militer dalam lembaga sipil berisiko memicu sentimen "kekerasan" yang dikhawatirkan mengaburkan prinsip transparansi dan kompetisi usaha. 

"Investor mungkin ragu jika kebijakan BUMN dianggap terlalu bias pada agenda keamanan, alih-alih efisiensi bisnis," ucap Achmad.

Selain itu, penambahan tugas TNI dalam penanggulangan siber, bencana, dan perlindungan WNI di luar negeri (Pasal 7 Ayat 15-16) turut memengaruhi alokasi anggaran.

Jika anggaran pertahanan tidak cukup fleksibel, penambahan tugas ini bisa menggeser pos-pos lain yang vital bagi pemulihan ekonomi, seperti infrastruktur atau subsidi energi. 

BACA JUGA:Komdigi Prediksi Trafik Jaringan Seluler Naik hingga 20% saat Libur Lebaran

BACA JUGA:Kemkomdigi Hentikan Layanan Internet dan Penyiaran Selama 24 Jam saat Hari Nyepi di Bali

"Operasi siber, misalnya, membutuhkan investasi besar di teknologi dan pelatihan SDM," ujar Achmad.

Menurut Achmad, revisi UU TNI tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang terisolasi.

• 1
• 2
• »

• ·Angka Penjualan Naik, Tapi Industri Otomotif Thailand Justru Khawatir
• ·Daftar 19 Negara Terbaik di Dunia versi Wisatawan
• ·Ikonografi Schiaparelli dan Gaya Amerikanisme Daniel Roseberry
• ·选择“曲线救国”，我一举拿下爱丁堡和金史密斯的视传offer！
• ·Sambut 2530 Pesepeda Gowes Pendidikan, Anies Baswedan Ingin Tanamkan Budaya Bersepeda ke Sekolah
• ·Bursa Eropa Melemah Seiring Ketidakpastian Hukum atas Tarif AS
• ·Amankah Diet Intermittent Fasting, Ini Kata Dokter Gizi
• ·选择“曲线救国”，我一举拿下爱丁堡和金史密斯的视传offer！
• ·Annisa Pohan, Sang Permaisuri AHY Geram, Namanya Dicatut Penipu Berkedok Donasi
• ·Melonjak Rp26 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Tembus Rp1,9 Juta per Gram
• ·Koleksi Transendental Satu Dekade Nicolas Ghesquiere di Louis Vuitton
• ·7 Kebiasaan yang Bikin Rumah Bau Tak Sedap, Ada yang Sering Dilakukan
• ·Kritik PSI Tuding PAN Mainkan Politik Dua Kaki, Tangkisannya Begini...
• ·FOTO: Kemeriahan Pawai Obor Warga Jakarta Sambut Ramadhan
• ·Harga Bitcoin Terkoreksi hingga US$105.400, Investor Cermati Tarik
• ·纽约电影学院相当于国内什么大学？